TEMPO Interaktif, Jakarta: Selama satu tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, peranan Wakil Presiden Jusuf Kalla cukup menonjol, bahkan kadang dominan. Kalla pun dinilai banyak kalangan memiliki posisi lebih kuat karena menjadi Ketua Umum Partai Golkar, partai pemenang Pemilu 2004. Golkar belakangan ini dikabarkan ingin mendapat tambahan jatah kursi di kabinet. "Reshuffle itu hak prerogatif Presiden," ujar Kalla kepada wartawan Tempo dalam sebuah wawancara khusus di rumah dinasnya. Senin (17/10). Berikut ini petikannya. Berapa Anda beri nilai pemerintah saat ini? Hal penting, dari ekonomi, politik, hingga keamanan, semuanya kami kerjakan. Dari segi ekonomi, boleh dibilang kami mulai menggerakkan sektor infrastruktur, perbankan, dan lain-lain, walaupun ada kendala-kendala. Kurs rupiah pada zaman Presiden Megawati Soekarnoputri lebih baik? Tidak bisa dibandingkan seperti itu. Pada zaman Megawati, harga minyak dunia US$ 24 per barel, sekarang US$ 70 per barel. Bayangkan, berapa dolar cadangan devisa yang harus dipakai untuk mengimpor minyak? Kalau kami tidak menaikkan harga bahan bakar minyak, cadangan devisa makin merosot, karena dolarnya berkurang untuk mengimpor, dan rupiah tersedot untuk menyubsidi. Sekarang saja cadangan devisa sudah turun dari US$ 36 miliar menjadi US$ 30 miliar. Banyak yang menilai tim ekonomi saat ini dinilai kalah kelas dengan zaman Megawati. Bagaimana menurut Anda? Masak? Mari bandingkan satu per satu. Untuk posisi Menteri Koordinator Perekonomian, saya mengenal Pak Dorodjatun (Kuntjoro-Jakti) dan Pak Ical (Aburizal Bakrie). Saya kira bagus Pak Ical. Ada yang bilang Pak Ical lemah teori (ekonominya), tapi tetap saja yang dibutuhkan adalah implementasinya. Daripada kuat di teori tapi tidak bisa diimplementasikan? Lalu, untuk posisi Kepala Bappenas, antara Pak Kwik (Kian Gie) dan Sri Mulyani, pasti lebih baik Bu Sri. Menteri Keuangan, antara Boediono dan Jusuf Anwar, saya kira sama. Kemudian, untuk Menteri Perdagangan, antara Mari Pangestu dan Rini Suwandi, saya kira lebih baik Mari. Menteri Negara BUMN, antara Sugiharto dengan Laksamana, pasti lebih baik Sugiharto. Dulu habis perusahaan negara kita (karena dijual) dan duitnya jarang yang masuk kantong. Wakil presiden yang sekarang lebih baik? Ha-ha-ha.... Pokoknya, secara total tahun ini kami lebih bagus daripada tahun kemarin. Kalau tidak ada musibah tsunami, dan harga minyak dunia tidak melambung tinggi, tentu lebih banyak lagi yang bisa kami perbuat. Tahun depan kami harapkan, dengan adanya penyesuaian harga BBM, kita punya anggaran yang lebih baik. Menteri-menteri yang Anda sebut tadi bakal tidak terkena reshuffle? Saya tidak mengatakan begitu. Saya hanya membandingkannya karena saya berada di kedua pemerintahan itu. Reshuffle memang akan dilakukan? Kalau ada penggantian, itu berdasarkan performa para menteri, bukan karena alasan politis. Benarkah sejumlah pengurus Golkar yang dekat dengan Anda menuntut tambahan jatah menteri? Itu bukan tuntutan Golkar sebagai institusi, hanya beberapa teman dari Golkar. Golkar tidak dalam posisi seperti itu. Sebab, Golkar tidak masuk koalisi untuk memenangkan pasangan SBY-JK. Golkar baru masuk (koalisi) setelah saya terpilih menjadi ketua umum. Anda ingin ada tambahan kader Golkar yang masuk kabinet? Pemimpin partai tentu selalu mempunyai harapan bahwa partainya punya peran kenegaraan yang lebih besar. Peran kenegaraan itu ada pada posisi bupati, gubernur, anggota DPR, dan menteri. Jadi Anda memang menginginkannya? Ya, tentu saja. Tapi ini semua (soal reshuffle) kan hak prerogatif Presiden. Bagaimana hubungan Anda dengan Presiden? Saya kira tidak ada masalah. Orang melihat kami itu macam-macam. Padahal tidak ada apa-apa. Tapi kesan hubungan yang tak harmonis itu kuat, apalagi setelah Presiden menggelar telekonferensi sidang kabinet. Bukankah komentar Anda juga sering berbeda dengan Presiden? Memang tidak bisa satu terus, kan. Ketika Anda bertanya, saya menjawab secara spontan tanpa konsultasi dulu. Kalau kemudian ada perbedaan, itu wajar saja. Prinsipnya, tidak ada perbedaan. Presiden itu yang tertinggi (di lembaga eksekutif), jadi (komentarnya) harus final (terakhir). Kalau komentar dia salah, tidak ada lagi yang bisa meluruskan. Saya kan nomor dua. Kalau ada yang keliru-keliru, masih bisa diluruskan Presiden. Wawancara Lengkap bisa dibaca di majalah Tempo edisi 24 Oktober 2005.