TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Ketua Badan Kehormatan, Gayus Lumbuun mendapat indikasi ikut sertanya Departemen Keuangan dalam terjadinya praktek percaloan. "Dari anggota DPR yang kami mintai keterangan mereka umumnya berkata sama,"ujar politisi PDI Perjuangan itu. Menurut Gayus, indikasi itu kuat, karena Badan Kehormatan memiliki bukti yang telah dikonfirmasi kepada para anggota DPR tersebut. "Karena itu kami minta pemerintah juga harus mau kalau sewaktu-waktu dipanggil Badan Kehormatan,"katanya. Slamet Effendy Yusuf menyatakan, dari keterangan Ketua Panitia Anggaran Emir Moeis didapatkan fakta bahwa ada seorang yang mengaku disuruh Emir untuk mencairkan sejumlah dana di Departemen Keuangan. Namun saat itu, Emir minta kepada pejabat Departemen Keuangan agar permintaan itu tidak ditanggapi. Anggota Badan Kehormatan Zainul Majdi menyatakan, untuk kasus dana bencana ini, Badan Kehormatan sudah mendapatkan indikasi satu hingga dua orang anggota DPR yang terlibat dalam praktek percaloan. "Tapi kami juga harus kuatkan dengan bukti-bukti lagi,"katanya. Anggota DPR yang dimintai keterangan berkata yang memiliki kewenangan mengutak-atik angka di APBN hanya Departemen Keuangan. "Ketika dikonfirmasi, mereka kenal beberapa nama di departemen itu,"ujar Zainul. Yophiandi