TEMPO Interaktif, Jakarta:Mahkamah Agung (MA) mendahulukan pemeriksaan perkara peninjauan kembali (PK) yang diajukan KPUD Depok ketimbang rekomendasi Komisi Yudisial. “Masalah pokoknya sekarang ada PK, jangan sampai nanti pendapat dan rekomendasi itu mempengaruhi sikap kita dalam menyelesaikan pokok perkara,” kata Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung, di Jakarta, Jumat (23/9). Menurut Bagir, rekomendasi Komisi Yudisial terhadap majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat timbul akibat ketidakpuasan dalam sidang peradilan sengketa pemilihan kepala daerah Depok. “Jadi jangan terbalik-balik,” ucapnya. Meski demikian, Bagir mengungkapkan, rekomendasi Komisi Yudisial tersebut telah diserahkan kepada Wakil Ketua Bidang Yudisial Mariana Sutadi untuk dipelajari. “Jadi semua pimpinan baca dulu baru setelah itu kita ambil langkah yang harus kita kerjakan,” ucapnya. Pada 15 September lalu, Komisi Yudisial merekomendasikan agar majelis hakim yang diketuai Nana Juwana diberi sanksi. Nana Juwana selaku ketua majelis direkomendasikan diberhentikan sementara selama satu tahun. Sedangkan empat anggota majelis lainnya, Hadi Lelana, Sopyan Royan, Rata Kembaren, dan Ginalita Silitonga dikenai sanksi teguran tertulis. edy can