TEMPO Interaktif, Jakarta:Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menilai keputusan pemerintah membuka kembali keran impor beras tidak kredibel. Sebab, menurut Ketua HKTI, Agus Bin Pulungan, keputusan tentang larangan impor baru dibuat oleh Departemen Pertanian dan Departemen Perdagangan, Juni lalu. "Ini menunjukan keputusan dan proyeksi pemerintah labil," kata Agus kepada Tempo, Senin (12/9). Agus juga menilai keputusan itu merupakan bukti inkonsistensi pemerintah untuk melakukan revitalisasi pertanian. Sebab, meskipun impor beras hanya untuk menjaga stok beras nasional, tapi dampak keputusan tersebut tetap akan menekan harga gabah petani. Dia menambahkan, seharusnya Bulog berani membeli beras dari petani dengan harga lebih tinggi dari harga pasar. Sehingga, alasan bahwa petani tidak menjual beras ke Bulog, tidak bisa diterima. Agus Bin mensinyalir, impor hanyalah cara Bulog untuk mendapatkan beras murah. Ia menduga kualitas beras impor pasti buruk. Sebab beras yang diimpor kemungkinan besar hasil panen tahun lalu. "Mungkin itu kontrak lama. Jadi, dia (Bulog) cari jalan untuk impor," ujarnya. Seperti diberitakan, pemerintah memutuskan membuka kembali keran impor beras. Menurut Direktur Utama Perum Bulog, Widjanarko Puspoyo, impor beras sebanyak 250 ribu ton hanya untuk mengamankan stok beras nasional menjadi 1,2 juta ton, menyusul merosotnya stok beras akibat percepatan pemberian beras untuk masyarakat miskin. Eworaswa