TEMPO Interaktif, Jakarta:Dua fraksi besar di DPR menunjukkan penentangannya pada sinyal pemerintah yang akan menikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat. Politisi Partai Amanat Nasional Dradjat H Wibowo mengatakan salah kaprah jika pemerintah menganggap kenaikan harga BBM sebagai solusi. Menurutnya, jika BBM dinaikkan maka sektor riil akan semakin terpukul dan masyarakat lebih tertekan oleh inflasi, terlebih sebagian kebutuhan diperoleh dari impor. "Apalagi sekarang rupiah sedang anjlok," ujarnya kepada wartawan di DPR, Rabu (31/8). Selain itu, kenaikan harga BBM akan menimbulkan banyak PHK (pemutusan hubungan kerja) karena perusahaan tidak mampu lagi menanggung beban biaya produksi. "Saya yakin ini akan semakin mempercepat krisis saja, jika BBM tetap dinaikkan," kata Dradjat. Sementara itu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ramson Siagian, juga menyatakan penolakan fraksinya. "Alasan pemerintah menaikkan BBM sekarang tidak kuat," kata dia. Menurutnya, dalam pembahasan APBN Perubahan II pengeluaran pemerintah yang disepakati DPR untuk tahun anggaran 2005 sebesar Rp 138 triliun, yang artinya Rp 76,5 triliun APBN Perubahan I sudah habis sehingga masih tersisa Rp 61,5 triliun untuk sisa tahun anggaran 2005, yakni 3 bulan 3 minggu. "Rp 60 triliun lebih masih bisa dipakai untuk subsidi," kata dia. Agus Supriyanto