TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekretaris Fraksi PDI-Perjuangan, Yakobus Mayongpadang yakin interpelasi bisa diajukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pekan ini. "Soal jumlah pasti tercapai,"katanya. Menurut Mayong, masih banyak anggota DPR yang ingin menyatakan haknya bahwa nota kesepahaman harus dikritisi. Mayong mengakui interpelasi itu bisa gagal di paripurna, seperti angket soal gula impor. "Soal gagal itu hal kedua, yang penting konsistensi menjalankan," ujarnya. Partainya sendiri sudah menyatakan sikap tetap menolak nota kesepahaman tersebut. Sehingga anggota DPR dari partai itu bisa tetap menyuarakan keberatannya atas nota tersebut. Mayong mengakui dalam konstelasi politik di DPR saat ini, legislatif menjadi subordinat eksekutif. "Posisi politik Fraksi sudah sangat lemah,"ujarnya. Saat ini, DPR, tidak lagi kritis terhadap pemerintah. "Seperti waktu Orde Baru, partai-partai berkolaborasi sehingga tidak lagi kritis terhadap eksekutif,"ujarnya. Posisi lemah itu, lanjutnya, bisa dilihat dari sampai yakinnya eksekutif mencantumkan dalam nota, limit waktu penyelesaian ndang-undang tentang Aceh hingga 31 Maret 2006. "DPR sudah menjadi sub ordinat eksekutif,"ujar Mayong. Yophiandi