TEMPO Interaktif, Jakarta:Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto meminta pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Aceh sebaiknya tidak diadili menurut asas retroaktif atau berlaku surut. "Kalau menggunakan asas retroaktif, semua pihak akan melakukan hal yang sama, kami juga punya bukti GAM melakukan kuburan massal,"ujarnya. Endriartono menyayangkan jika pelanggaran HAM Aceh harus diselesaikan dengan asas retroaktif. "Kenapa mesti berkutat dengan masa lalu, tidak akan selesai-selesai. Kenapa tidak melihat ke depan, dan dari sana tidak ada lagi yang melakukan pelanggaran, semua bekerja untuk membangun Aceh, dan masyarakat Aceh bisa hidup normal," katanya. Wakil Ketua Komisi I DPR Effendy Choirie sepakat dengan Panglima TNI. "Pelanggaran HAM di Aceh tidak perlu diselesaikan dengan asas retroaktif. Harus melihat ke depan, karena GAM pun setelah melakukan pelanggaran selama 30 tahun lebih mendapat amnesti,"katanya. Namun keinginan menyelesaikan pelanggaran HAM di Aceh tanpa menggunakan asas retroaktif ditentang oleh Direktur Eksekutif Aceh Working Group (AWG), Raffendy Djamin. Menurut Raffendy, pelanggaran HAM di Aceh harus diadili menurut asas retroaktif. "Ada atau tidak ada MoU RI-GAM, tetap ada kewajiban mjenjalankan pengadilan ad hoc di Aceh demi keadilan,"ujarnya. Pengamat Militer Hasnan Habib, sependapat pengadilan HAM dengan menggunakan asas retroaktif di Aceh dimungkinkan untuk dilaksanakan. "Di Aceh juga terjadi pelanggaran HAM berat baik oleh RI maupun GAM,"katanya. Sunariah