TEMPO Interaktif, Jakarta:Gubernur Papua JP Solosa menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menugaskan Menteri Koordinator Politik, Hukum, Keamanan dan hak asasi manusia, Menteri Dalam Negeri bersama Gubernur dan DPRD Papua merumuskan kembali penanganan permasalahan di provinsi itu sebagai hasil pertemuan dengan presiden yang berlangsung di Istana Negara Selasa (9/8) malam. "Soal penanganan Papua ke depan secara umum, lalu mengenai Undang-undang Otonomi Khusus,"katanya di Departemen Dalam Negeri, Rabu (10/8). Gubernur Solosa menyatakan, pengembalian Undang-undang Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua hanya euforia. Tidak ada manfaat bagi propinsi itu dengan mengembalikan undang-undang tersebut. Selain itu, dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Negara, juga dibicarakan pelaksanaan Pilkada di Irian Jaya Barat, serta pembentukan Majelis Rakyat Papua. Tentang Pilkada Irjabar, menurut Solosa, sebelum melaksanakannya agar pemerintah pusat pemerintah memperjelas dasar hukum pembentukan propinsi hasil pemekaran Papua itu. "Tapi presiden tidak membicarakan secara spesifik tentang hal itu,"katanya. Menurut Solosa, dalam pembicaraan malam itu, disebutnya pelaksanaan pilkada Irian Jaya Barat akan ditinjau kembali dan penanganannya harus berada dalam koridor Undang-undang Otonomi Khusus. "Acuan utama kami adalah Undang-undang Otonomi Khusus agar benar-benar dilaksanakan secara baik,"kata Solosa. Ahmad Fikri