TEMPO Interaktif, Jakarta:Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menilai janji pemerintah atas 1.000 hektar tanah yang diberikan bagi mantan aktifis GAM merupakan hak orang Aceh. "Yang dijanjikan itu memang milik kami,"ujar juru bicara GAM Bakhtiar Abdullah, Jumat (5/8). Menurut Bakhtiar, yang ditawarkan tersebut merupakan bagian dari perjanjian. "Itu memang sudah ada dalam kesepakatan,"katanya. Dalam kesepakatan di Helsinki, ada kesepakatan pemberian kompensasi kepada mantan anggota GAM. "Itu, janji pemberian tanah, termasuk kompensasi," ujar Bakhtiar. GAM, saat ini, menurut Bakhtiar, sedang menunggu dan terus melakukan misi untuk mewujudkan kesepakatan tersebut yang akan ditandatangani tanggal 15 Agustus di Helsinki. "Kesepakatan yang sukses, tapi masih banyak yang harus diimplementasikan. Itu yang harus kami lihat, tidak hanya yang ada di meja perundingan,"ujarnya. Setelah penandatangan, kedua pihak harus melaksanakan yang tertulis dalam kesepakatan damai. "Tiga bulan pertama merupakan masa krusial," ujar Bakhtiar. Namun, harus dilaksanakan GAM dan secara paralel juga oleh TNI. Bupati Bireun, Maruf A Geulaga dua hari lalu menyatakan akan memberikan bantuan tanah kepada bekas anggota GAM yang mau kembali ke Indonesia. "Sampai saat ini, sudah ada 214 daftar nama mantan anggota GAM yang akan mendapatkan bantuan tanah,"ujarnya. Yophiandi dan Yudha Setiawan