ENGLISH
| Sunday, 19 May 2013 |
INDONESIA
, 19 May 2013 | 16:02
This proud achievenment shown by the teen researchers will
improve the quality of education in Indonesia
, 19 May 2013 | 15:31
Diabetes is driven by obesity epidemic and the best way to solve
the problem is for everyone to maintain a sensible weight
Sabtu, 30 Juli 2005 | 01:02 WIB
Sogokan di Perbatasan Timor Leste Pemicu Konflik
TEMPO Interaktif, Dili:Liason Officer pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Timor Leste, Komisaris Besar Minton Mariaty S menduga aparat Border Police Unit (BPU) Timor Leste telah menerima sogokan dari para pedagang ilegal di wilayah perbatasan RI-TL. Penjelasan Minton berkait dengan terjadinya kasus perkelahian antara sejumlah pedagang ilegal asal TL dengan aparat TNI di wilayah perbatasan, Rabu (27/8) lalu yang berbuntut terlukanya seorang pedagang ilegal bernama Lucas da Costa dan dua anggota TNI. Selain itu, sepucuk senjata jenis FNC milik TNI dirampas para pedagang ilegal. "BPU telah menerima sogokan berupa uang dari Julio Maia, salah seorang pedagang ilegal yang selama ini sering menyelundupkan BBM ke TL. Dan, hal itu pernah diakui sendiri oleh Julio Maia,"ujar Minton. Menurut Minton, terakhir kali Julio Maia memberikan uang sogok itu pada tanggal 16 Mei 2005. Dimana, saat itu Julio sedang menyelundupkan BBM sebanyak 600 liter dan 10 dos minuman beer. "Menurut pengakuan Julio kepada pihak kepolisian Indonesia, setiap satu drum BBM yang diselundupkan melalui jalan tikus kepada aparat BPU selalu diberikan jatah uang sebesar USD 20,"katanya. Julio Maia tertangkap tangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat menyelundupkan barang ilegal ke TL, tidak diproses melalui jalur hukum. "Itu lantaran pihak TNI di wilayah perbatasan menghargai permintaan pihak BPU agar membebaskannya. TNI pun membebaskannya tanpa diadili,"kata Minton. Alexandre Assis

Comments


Disclaimer: The views expressed in the comments sections are personal responses that do not represent the editorial policy of tempo.co. Our editorial staff reserves the right to moderate or take down comments that contain harassment, intimidation and discrimination against ethnicity, religion, race, and inter-group relations.