TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Musyawarah Nasional ke VII Majelis Ulama Indonesia di Istana Negara, Selasa (26/7), meminta agar para ulama memainkan peranannya sebagai tokoh panutan umat Islam. Para ulama diminta menenteramkan hati umat maupun masyarakat di dalam menghadapi berbagai masalah bangsa ini. Presiden Yudhoyono tidak hanya sekedar memohon para ulama untuk menenteramkan umat, tapi juga berharap memperoleh saran dan kritik dari para ulama terkait berbagai hal. "Tidak hanya yang berkaitan dengan masalah keagamaan, tapi juga berbagai masalah yang dihadapi bangsa,"katanya. Pemerintah berharap mendapat kritik dan saran dari para ulama di bidang energi. Masyarakat Indonesia, sudah puluhan tahun menikmati subsidi BBM. Namun, belakangan produksi minyak terus menurun sehingga Pemerintah terpaksa mengimpor minyak dengan patokan harga minyak dunia yang tinggi. Pemerintah, semakin menghadapi dilema dan hal ini sangat memberatkan APBN. Oleh sebab itu pemerintah akan sangat berterima kasih jika para ulama juga membantu memberikan penjelasan kepada masyarakat luas. Selain masalah energi, Presiden juga meminta pengertian dan dukungan dari para ulama dalam menyelesaikan masalah Aceh dan Papua. Pemerintah, meyakini penyelesaian masalah Aceh melalui perundingan damai sejalan dengan UUD, Tap MPR maupun Undang-undang yang berlaku. "Dengan pengertian rakyat, Insya Allah permasalahan Aceh dapat diselesaikan mulai pertengahan bulan Agustus ini,"kata Yudhoyono. Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI, KH. Sahal Mahfudh dalam sambutannya menyatakan, MUI mendukung kebijakan yang ditetapkan Presiden dalam membongkar kasus-kasus penyelewengan dana publik. "Kami berharap kebijakan itu dapat berjalan terus dan menjangkau setiap instansi di negeri ini,"kata Sahal. Dimas Adityo