TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Ketua MPR Mooryati Soedibyo meminta pemerintah turut membantu menyelesaikan konflik di Keraton Solo akibat dualisme kepemimpinan pasca mangkatnya Pakubuwono ke XII tahun lalu. "Wakil presiden akan melaporkan hal ini kepada presiden," kata Moeryati kepada pers seusai diterima Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla di kantornya, Senin (18/7). Akibat dualisme kepemimpinan, yaitu antara KGPH Hangabehi (putera tertua almarhum) dengan KGPH Tedjowulan Putera (putera ke lima), sebanyak 23 orang dalam keraton tidak diperbolehkan masuk oleh Hangabehi yang menguasai lokasi keraton. "Padahal keraton itu kan aset nasional," kata dia. Pada Agustus 2004, Tedjowulan diangkat oleh putera dan puteri keraton sebagai pengganti atau Pakubuwono ke XIII. Hangabehi, menurut Moeryati, menobatkan diri sebagai penggantinya. Menurut Tedjo, dirinya siap untuk menempuh cara apapun untuk menyelesaikan masalah ini. "Termasuk jika dilakukan pilkada atau pil raja (pemilihan raja)," katanya sambil tertawa. "Yang penting menghindari benturan," imbuhnya. Menurut Tedjo, cara seperti ini telah diusulkan oleh beberapa pihak luar keraton. Namun belum bisa terlaksana. Wakil presiden, kata Moordyati akan membahas masalah ini dengan menteri dalam negeri, dan gubernur Jawa Tengah. Menurut dia masalah ini perlu cepat diselesaikan agar tidak terjadi kehilangan aset-aset keraton. Ia mencontohkan, ketika terjadi masalah kepemimpinan di keraton Gowa, Sualwesi Selatan, terjadi penjualan aset. Budiriza