TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemimpin tertinggi umat katolik Filipina menolak cara-cara kekerasan dan melanggar Undang-Undang untuk menjatuhkan Presiden Gloria Arroyo. Meski begitu, Uskup Agung Manila Gaudencio Rosales meminta diadakan penyelidikan atas dugaan kecurangan dalam pemilu oleh Sang Presiden. "Di saat-saat yang membingungkan ini, ketika rakyat mudah dipengaruh emosi dan mengarah pada solusi instan, sebaiknya semua pihak ikut mendinginkan suasana," katanya. Menurutnya, semua bentuk penyelesaian terhadap persoalan negeri itu harus dilakukan di bawah kendali konstitusi. "Semua yang mengarah pada kekerasan sebaiknya tidak dilakukan," katanya. Situasi di Filipina tambah panas setelah desakan agar Presiden Arroyo mundur dari jabatannya terus menguat. Arroyo dituduh melakukan kecurangan dalam pemilu presiden bulan Mei tahun lalu. Selain itu, keluarganya juga dituduh terlibat kasus suap dari mafia judi. Arroyo menepis telah berbuat curang. Namun, ia mengakui telah menelepon pejabat penyelenggara pemilu. Pada Senin (27/6), ia meminta maaf atas perbuatannya itu. Namun, menurut Rosales, permintaan maaf itu tak mengurangi upaya mencari kebenaran maupun keadilan. “Siapapun yang mencari permaafan harus siap untuk dimintai pertanggungjawaban,” tegasnya. Munculnya seruan Uskup Agung ini adalah babak baru keterlibatan gereja dalam politik Filipina pasca meninggalnya Kardinal Jaime Sin. Kardinal Sin adalah penasehat politik "rahasia" beberapa presiden negeri itu, termasuk Arroyo. AFP/Deddy Sinaga