ENGLISH
| Tuesday, 21 May 2013 |
INDONESIA
Tuesday, 21 May 2013 | 21:04
Government said it has requested Freeport Indonesia to halt
production activities temporarily.
Tuesday, 21 May 2013 | 20:52
The suspect in the beef import quota scandal, Luthfi Hasan
Ishaaq, had vowed to ensure Agriculture Minister Suswono to
raise beef import quota
Jum'at, 01 Juli 2005 | 13:57 WIB
Rapat DPR Bahas Aceh Ricuh
TEMPO Interaktif, Jakarta:Rapat pemerintah dengan Tim Pemantau Rekonstruksi Aceh DPR Jum'at (1/7) siang, diwarnai kericuhan. Sejumlah anggota dewan menuding Kepala Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh Kuntoro Mangkusubroto telah menghina parlemen. "Buka saja di sini, karena Anda telah menghina parlemen," kata salah satu anggota tim pengawas dari Fraksi Bintang Reformasi, Bursah Zarnubi. Dia geram karena Kuntoro telah menuding anggota DPR tidak transparan. Sesungguhnya rapat antara pemerintah ---yang diwakili lima menteri, dengan Tim Pemantau Rekonstruksi Aceh DPR membahas perkembangan proses pemulihan Aceh, paska bencana tsunami enam bulan lalu. Saat sesi tanya jawab, Kuntoro menyatakan, ada anggota DPR yang menginginkan membahas masalah ini secara tidak resmi. "Ada pertemuan setengah kamar...." Ucapan ini langsung memicu hujan interupsi dari anggota dewan. "Siapa, sebutkan saja namanya," sergah Bursah. Ketua tim pemantau, Muhaimin Iskandar, juga meminta Kuntoro agar mengungkapkan identitas anggota DPR tersebut. "Itu dibuka saja. Untuk pembelajaran publik". Sejumlah anggota DPR yang juga mempermasalahkan tudingan tersebut adalah, Yoris Raweyai dan wakil ketua tim AS Hikam Tapi Kuntoro malah balik menyatakan, tidak bisa mengungkapkan identitas yang memintanya."Saya tidak bisa bilang dalam rapat terbuka ini," katanya. Kericuhan dan hujan interupsi ini disudahi saat pimpinan sidang menskors acara tersebut. Purwanto / Fanny Febiana

Comments


Disclaimer: The views expressed in the comments sections are personal responses that do not represent the editorial policy of tempo.co. Our editorial staff reserves the right to moderate or take down comments that contain harassment, intimidation and discrimination against ethnicity, religion, race, and inter-group relations.