ENGLISH
| Sunday, 26 May 2013 |
INDONESIA
Saturday, 25 May 2013 | 06:20
This exhibition is aimed at increasing the cultural ties between

Yogyakarta and NTT in order to rid NTT's poor image of being

initiators of violence.
Saturday, 25 May 2013 | 05:26
Tourism villages still lack facilities and infrastructure and

have difficulties asking for aid from the government.
Rabu, 22 Juni 2005 | 19:51 WIB
PLN dan Pertamina Saling Dukung Agar Listrik Tak Padam
TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktur PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Eddie Widiono menyatakan, saat ini PLN masih berkoordinasi dengan Pertamina supaya pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) tetap lancar. "Saat ini kami masih berkoordinasi dengan Pertamina. Tapi pasokan BBM sekarang sudah pulih,"katanya di Jakarta, Rabu (22/6). Saat ini, menurut Eddie, pasokan BBM sudah kembali. "Meskipun belum cukup menjamin untuk jangka panjang,"ujarnya. Eddie memperkirakan cadangan BBM sekarang berkisar 2-10 hari. Menurut Eddie, saat ini ada empat tempat rawan BBM, yaitu Grati, Tampak Lorok, Muara Tawar, dan Bali di antaranya Sanggaran, Gilimanuk. Eddie jmemahami kesulitan Pertamina saat ini. "Harga BBM internasional, kan, naik. Padahal Pertamina harus bayar dengan letter of credit (L/C),"katanya. Karenanya, menurut Eddie, terjadi kesenjangan sehingga perputaran arus kas tidak cukup untuk menutupnya. "Itu sebabnya Pertamina butuh injeksi working capital,"ujarnya. PLN memahami kesulitan ini sedang diusahakan Pertamina. "Sebagai sesama korporasi, saya tahu itu bukan hal yang mudah,"kata Eddie. Dampak BBM dari Pertamina terhadap PLTGU besarnya sekitar 20 persen. "Yang kami lakukan sekarang adalah mengupayakan supaya ada cadangan yang cukup untuk 20 persen itu,"ujar Eddie. Fanny Febiana

Comments


Disclaimer: The views expressed in the comments sections are personal responses that do not represent the editorial policy of tempo.co. Our editorial staff reserves the right to moderate or take down comments that contain harassment, intimidation and discrimination against ethnicity, religion, race, and inter-group relations.