ENGLISH
| Thursday, 20 June 2013 |
INDONESIA
Thursday, 20 June 2013 | 06:18
The former owner of Bank Century who has been convicted of fraud, has sold a

three-story building housing Bank Mutiara in the Central Java.
Thursday, 20 June 2013 | 05:30
What keeps me alive today is my ambition. If I only thought about feeding myself

and my family, I would stop right now
Selasa, 21 Juni 2005 | 19:26 WIB
Stok Premium untuk 12 Hari, Solar 14 Hari
TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah optimisis stok nasional bahan bakar minyak (BBM) masih mencukupi untuk kebutuhan 18 hari ke depan. Rinciannya, stok premium untuk 12 hari, sedangkan solar 14 hari. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro di Bandung, Selasa (21/6), menyatakan, ketersediaan BBM sudah dibahas dalam rapat kerja dengan DPR. Direktur Utama Pertamina hadir pada rapat, Senin (20/6) itu. Menurut Purnomo, untuk memenuhi stok ini, pemerintah melalui Pertamina masih mengimpor 30 persen dari kebutuhan 59,6 juta kilo liter. Harganya US$65-US$70 per barel. "Sedangkan 70 persen lagi masih mengandalkan minyak hasil kilang-kilang dalam negeri," kata dia. Meski begitu, Purnomo berharap distribusi BBM di berbagai daerah harus terus dimonitor. Jika tidak, kata dia, distribusi ini tidak akan merata dan dapat menimbulkan kekacauan seperti yang terjadi di beberapa daerah dalam beberapa hari terakhir. "Pemerintah daerah diharapkan membantu distribusi," katanya. Purnomo mengakui, sebelum adanya kekacauan distribusi di Jawa Timur dan Jawa Tengah, kekacauan sempat terjadi di Medan, dan Sumatera Barat. Kasus di Medan, kata dia, disebabkan rusaknya tangki minyak di Dumai. Untuk Sumatera Barat, BBM langka karena sulitnya tanker masuk ke pelabuhan. "Ini menandakan kita butuh dana besar dan distribusi yang baik," katanya. Rana Akbari Fitriawan/Jatnika Prastia

Comments


Disclaimer: The views expressed in the comments sections are personal responses that do not represent the editorial policy of tempo.co. Our editorial staff reserves the right to moderate or take down comments that contain harassment, intimidation and discrimination against ethnicity, religion, race, and inter-group relations.