TEMPO Interaktif, Jakarta:Semua fraksi di DPR sepakat menjadikan Rancangan Undang Undang (RUU) Perlindungan Saksi dan Korban dan RUU Ombudsman menjadi usulan inisiatif DPR. Seluruh fraksi berpendapat pentingnya perlindungan saksi dan korban dalam proses penegakan hukum. "Peran saksi selama ini sangat jauh dari perhatian masyarakat dan penegak hukum," tutur Muthaminul U’la, perwakilan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam sidang paripurna tentang kedua RUU tersebut, Selasa (14/6). Dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), tambahnya, meskipun perlindungan saksi korban telah diatur tapi hal itu tidak cukup. Sementara itu, RUU Ombudsman dinilai penting untuk memberikan status, kedudukan dan wewenang dari lembaga Ombudsman. Ombudsman didirikan berdasarkan Keppres No.44/2000. "Belum memberikan dampak siknifikan bagi penegakan hukum," ujar Arbab Paproeka, perwakilan dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Sehingga dengan didukung oleh sebuah undang-undang, diharapkan Ombudsman memiliki kinerja lebih baik.Yuliawati