Senin, 30 Mei 2005 | 16:16 WIB
DPR : Target Kerja BPK Jelas, Anggaran Bisa Ditambah
TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memaparkan target kerja yang akan dicapai lembaga itu pada tahun anggaran 2005 dan 2006. Dengan begitu, DPR akan leluasa untuk menyetujui atau tidak anggaran yang diajukan BPK.
Menurut anggota Komisi dari Fraksi PDI-P Soekardjo Hardjosoewirjo, secara prinsip menyetujui anggaran yang diajukan BPK. "Tapi dengan pertimbangan anggaran berdasar kinerja, BPK harus memperjelas apa saja target kerja ke depan. Jadi tidak hanya berdasar terjadinya inflasi, BPK minta peningkatan anggaran,"katanya, Senin (30/5) di Jakarta.
Rama Pratama dari Fraksi PKS juga menilai pentingnya parameter yang digunakan BPK dalam bekerja. "Apakah tiap auditor di BPK akan ditingkatkan kualitasnya seperti Khairiansyah? Agar DPR dalam memberikan anggaran tidak seperti menutup sebelah mata tanpa melihat kinerja dari sebuah institusi?"katanya.
Sekretaris Jendral BPK Seno di awal sidang itu menjelaskan BPK membutuhkan anggaran sebesar Rp 438,5 miliar untuk menjalankan pekerjaannya selama tahun 2006. Angka ini naik dari pagu anggaran tahun 2006 yang diminta BPK penuhi yakni Rp 334,9 miliar.
Besaran anggaran ini, menurut Seno, diperlukan untuk membiayai banyaknya pekerjaan BPK dalam audit laporan keuangan pemerintah, pemeriksaan BUMN dan BUMD, pemeriksaan investigasi, serta audit on call yang diminta oleh masyarakat.
BPK juga berencana membangun 5 kantor baru, seperti di Aceh dan Papua. Selain itu, BPK berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan pegawainya melalui kenaikan gaji dan memperbaiki bangunan tempat bekerja. "Agar tidak seperti yang sekarang, gaji pegawai BPK lebih rendah dari Departemen Keuangan,"ujar Seno.
Atas pertanyaan anggota dewan, Seno mengutarakan bagaimana terbatasnya kemampuan BPK dalam melakukan audit selama ini. "Kami sudah meminta agar BPK dan BPKP dimerger sehingga menambah sumberdaya manusia BPK. Tapi hingga sekarang, belum disetujui oleh BPKP,"ujarnya.
Tentang standar pemeriksaan, menurut Seno, BPK sedang menyusunnya. "Mudah-mudahan dapat mencapai sasaran dan berdasar prinsip berkeadilan,"katanya.
Seno juga memastikan BPK selalu mengusahakan peningkatan kualitas auditornya. "BPK akan menghukum auditor yang terbukti nakal, dalam rekrutmennya BPK juga memilih auditor melalui proses tes, dan BPK juga melakukan pengawasan intern dalam mengevaluasi auditor,"katanya.
Rr. Ariyani